Image
By agus

Impelmentasi SPI atas Pengelolaan Aset

Jumat, 22 Mei 2019; |  Jam 09:33:44 WIB  |  0 comments

Masih ada beberapa pemerintah daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya belum memperoleh opini WTP dari BPK-RI, Kondisi ini karena penerapan SPI atas pengelolaan aset masih lemah. Walaupun sudah banyak kebijakan tentang SOP yang diterbitkan untuk mencegahnya, namun tampaknya hal itu masih belum cukup.

Aset tetap negara/daerah merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada umumnya nilai aset paling besar dibandingkan akun lain pada Laporan Keuangan. Selain itu, keberadaannya sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen aset tidak bisa dipandang sebelah mata.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan aset tetap harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara.
Di Indonesia, manajemen aset diungkapkan dalam PP. No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyebutkan (1) pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus aset.

Maraknya kasus korupsi terkait aset negara/daerah menunjukkan SPI-nya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern (SPI) yang handal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan entitas. Seluruh komponen SPI pemerintah (menurut PP No. 60 Tahun 2008) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas harus dibangun secara memadai.

Sebagai pondasi bagi seluruh proses pengelolaan aset yang baik, setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi (lingkungan pengendalian)yang mendorong perilaku positif dan manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong tersedianya seluruh pengelola aset yang memiliki kesadaran tentang pentingnya penerapan SPI. Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika oleh seluruh pegawai, komitmen terhadap kompetensi setiap komponen organisasi, adanya kepemimpinan yang kondusif, tersusunnya struktur organisasi yang mendukung strategi pencapaian tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan yang sehat dalam pembinaan sumber daya manusia, adanya peran APIP yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang kondusif serta proses manajemen pemerintahan yang sehat tersebut, yaitu PP. No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
PP. Tersebut diterbitkan untuk mendorong terwujudnya perilaku yang positif pada seluruh PNS, termasuk dalam mengelola aset. Setiap PNS harus bekerja dengan landasan integritas, nilai-nilai etika, kompetensi yang memadai dan kepemimpinan yang kondusif hingga terwujud suatu manajemen yang sehat.

Selain adanya lingkungan pengendalian yang kondusif, setiap instansi pemerintah perlu melakukan penilaian risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi. Dengan memperhatikan siklus dan tujuan manajemen aset, risiko yang dapat diidentifikasikan dalam pengelolaan aset, antara lain :

  1. Perencanaan dan Penganggaran
  1. Rencana pengadaan barang yang tidak mendukung strategi entitas/instansi.
  2. Anggaran pengadaan aset tidak realistis (terlalu besar/kecil).
  1. Pengadaan
  1. Pengadaan aset yang terlalu mahal (inefisiensi) / Mark Up
  2. Spesifikasi aset yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan.
  1. Penggunaan
  1. Aset Tidak Dapat Digunakan.
  2. Biaya Operasional Terlalu Tinggi.

D. Pemanfaatan

  1. Pengadaan Aset tidak bermanfaat.
  2. Aset dimanfaatkan oleh yang Tidak Berhak.
  3. Kerjasama Pemanfaatan Aset merugikan Negara

E. Pengamanan dan Pemeliharaan

  1. Aset mengalami kerusakan
  2. Masa Guna Aset lebih rendah dari standar yang berlaku.

Selanjutnya, risiko-risiko harus dimitigasi dan dicegah. Jika tidak, risiko-risiko tersebut dapat membawa konsekuensi yang sangat berat bagi setiap instansi yaitu timbulnya kerugian negara, bahkan tuntutan pidana korupsi terhadap pengelolanya.
Mitigasi risiko dilakukan melalui aktivitas pengendalian yang terintegrasi.
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah SPI harus dibangun pada suatu titik yang optimal. SPI yang terlalu longgar akan meningkatkan probabilitas timbulnya risiko penyimpangan atau kegagalan. Sebaliknya, SPI yang terlalu ketat akan membuat proses bisnis menjadi lambat dan mahal. Membangun SPI tetap harus memperhatikan cost and benefitnya.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah diidentifikasikan. Materi peraturan-peraturan tersebut mencakup proses reviu kinerja atas pengelolaan aset negara, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya serta dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
Garis besar kebijakan tentang pengelolaan aset diatur dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Untuk tingkat daerah, peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD.

Ketentuan-ketentuan di atas mengatur secara normatif pengelolaan aset dari proses perencanaan kebutuhan hingga pelaporan dan pengawasannya. Aktivitas Pengendalian tersebut disusun agar seluruh proses manajemen aset dapat berjalan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Komponen berikutnya dari SPI yang harus dibangun adalah Informasi dan Komunikasi. Maksudnya adalah proses pengendalian atas pengelolaan aset harus dicatat dan diproses menjadi informasi yang bermanfaat bagi analisis dan evaluasi guna mendapatkan feed back secara rutin. Manajemen Aset harus didukung oleh sistem informasi yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi sarana bagi proses akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Pengalaman masa lalu menunjukkan tanpa adanya sistem informasi yang andal, sangat mudah bagi oknum-oknum aparat untuk mengambil keuntungan pribadi, seperti kendaraan dinas yang beralih menjadi milik pribadi.

Ketersediaan informasi yang handal, lengkap, tepat waktu dan relevan dapat memberi dampak yang positif bagi instansi pemerintah. Setelah informasi tersedia, harus diyakinkan bahwa informasi dikomunikasikan kepada pihak yang tepat dan pada waktu yang tepat. Komunikasi tidak hanya dibangun dalam intern instansi pemerintah, namun juga dengan instansi pemerintah lain yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi.

Sudah banyak kebijakan tentang pengelolaan aset diterbitkan oleh Pemerintah, namun mengapa kebocoran dan penyimpangan masih sering terjadi? Untuk itu perlu dilakukan monitoring berkelanjutan atas kualitas SPI. Dinamika kehidupan terus berjalan merubah perilaku manusia, termasuk dalam melakukan kejahatan terhadap pengelolaan keuangan/aset. Semakin hari semakin banyak variasi orang dalam melakukan penyimpangan. Untuk itu kualitas SPI harus terus dipantau dan dijaga efektivitasnya agar dapat mencapai tujuan akhir yaitu operasional entitas yang efisien dan efektif, terjaganya keandalan informasi keuangan, terjaganya keamanan aset serta ditaatinya perundang undangan.

Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) merupakan langkah awal dari siklus pengelolaan aset, setiap OPD wajib merencanakan atas kebutuhan barang utk mencapai tujuan entitas yang efektif dan efesien. Dalam proses awal ini, harus diimplementasikan SPI agar tujuan entitas tercapai secara efektif, efesien dan patuh terhadap Perundang undangan, serta fungsi APIP sudah terlibat untuk mengendalikan dan meyakinkan bahwa RKBMD dibuat dan dijadikan acuan dalam siklus selanjutnya yaitu penganggaran dan pengadaan.

Demikian, semoga bermanfaat......

DRS. R. Lukman Harun. M. Si

P2UPD Madya.