Image
By agus

Review RKPD

Jumat, 22 Mei 2019; |  Jam 09:40:20 WIB  |  0 comments

LATAR BELAKANG

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembanguan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS sebagai landasan penyusunan R-APBD.

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat :

  1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indicator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib melaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
  2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
  3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan
  4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peran APIP telah mengalami pergeseran paradigma yaitu dari peran watch dog (sekedar mencari-cari kesalahan) bergeser menjadi lebih fokus pada unsur pembinaan yang bersifat preventive (pencegahan), consultatitive, dan quality assurance, pada program-program strategis, yang mempunyai resiko tinggi terhadap penyimpangan, early warning systems, pendampingan, dan pembinaan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seyogyanya mampu membawa dalam mencapai nilai, tujuan dan sasaran utama melalui proses quality assurance dan keterlibatan pengawas internal mengarahkan manajemen dalam mengelola organisasi, sehingga dapat menghasilkan long-term values bagi organisasi pada area tata kelola, resiko, dan pengendalian dengan sudut pandang oversight, insight, dan foresight, khususnya dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan serta menjamin agar kegiatan pelaksanaan rencana sesuai dengan spefisikasi yang telah ditentukan, baik yang bersifat substansial maupun nilai-nilai yang bersifat prosedural.

Peran ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan yang menegaskan bahwa untuk menjamin kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, perlu dilaksanakan reviu oleh Aparat Pengawas Internal.  Lingkup Reviu meliputi ; RKPD dan perubahan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah,  KUA,-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.

 

MAKSUD DAN TUJUAN REVIU  

 Reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan   yaitu   RKPD   (dokumen   pelaksanaan   atau   penjabaran   dari RPJMD) dan Renja-SKPD dan reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA, PPAS dan RKA-SKPD oleh APIP   yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen perencanaan   dan   penganggaran   telah   disusun   berdasarkan   kaidah- kaidah yang ditetapkan, dalam upaya membantu Bupati  untuk menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern,  penetapan  risiko  pengendalian,  pengujian  atas dokumen  sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan  bahan  bukti  yang  menguatkan melalui  inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

TATA CARA REVIU  

Pelaksanaan  kegiatan  reviu  dokumen  rencana  pembangunan  (RKPD dan Renja-SKPD) dan anggaran tahunan daerah (KUA, PPAS dan RKA-SKPD) oleh APIP   tidak menambah layer proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam PERMENDAGRI  Nomor  54  Tahun  2010  dan  PERMENDAGRI  Nomor  13 Tahun 2006.

Untuk  itu,  pelaksanaan  reviu  perencanaan  dan  penganggaran  oleh APIP   dilaksanakan secara paralel dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik  masing-masing  pemerintahan  daerah  dengan  tetap berpedoman   pada   ketentuan   kedua   peraturan   menteri   tersebut.

Kegiatan reviu dilaksanakan secara objektif oleh APIP   dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar APIP  yang tergabung dalam Tim melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengompromikan kualitas. Pelaksanaan reviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi para pereviu yang akan ditugaskan, secara kolektif Tim Reviu harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:

  1. menguasai tahapan dan tata cara Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. menguasai tata cara penganggaran daerah;
  3. menguasai Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah/SKPD yang diteliti;
  5. menguasai teknik komunikasi; dan
  6. memahami analisis basis data

  Agar pelaksanaan reviu dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka Reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah,  meliputi :

  1. tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu.
  2. tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah.
  3. tahap  pelaporan  hasil  reviu,  mencakup  kegiatan  penyusunan  Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).

 

Tahap Perencanaan Reviu

Tahap perencanaan dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Maret  sampai  dengan  paling  lama  minggu  pertama  bulan  April,  dengan kegiatan yang dilakukan antara lain

A. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Reviu

Inspektur pembantu melakukan rapat persiapan untuk membentuk Tim Reviu, membahas persiapan Reviu yang meliputi perumusan dan pemahaman terhadap tujuan Reviu, sasaran Reviu potensial, penyusunan Program Kerja Reviu, dan perencanaan waktu Reviu.

Pembentukan tim Reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Susunan Tim Reviu paling sedikit terdiri atas:

  1. Penanggungjawab (Inspektur Daerah);
  2. Pengendali Teknis (Dalnis)/Supervisor;
  3. Ketua Tim dan
  4. Anggota disesuaikan dengan kebutuhan

Penentuan Ketua Tim/Dalnis/Supervisor dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pangkat/golongan. Sebagai dasar pelaksanaan Reviu, pimpinan APIP  menerbitkan surat perintah tugas Reviu. Surat perintah tugas  tersebut  paling  sedikit  menjelaskan  mengenai  pemberi  tugas, susunan tim, ruang lingkup Reviu, lokasi serta waktu pelaksanaan Reviu

B. Penelaahan Informasi Umum

1. Pemahaman Objek Reviu

Pemahaman   objek   Reviu   dan   dasar   hukum   peraturan   terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Objek Reviu adalah Tim Penyusun RKPD dan TAPD serta unit penyusun rencana kerja Perangkat Daerah dan RKA-SKPD tingkat Perangkat Daerah. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan mempelajari:

  1.  
    1. RPJMD, Renstra-Perangkat Daerah, RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
    2. Hasil Reviu sebelumnya;
    3. Peraturan terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
    4. Peraturan   dan   ketentuan   yang   berkaitan   dengan   perencanaan penganggaran daerah seperti Pedoman Umum RKPD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Pedoman Umum APBD, Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan lain sebagainya

2. Pemilihan prosedur

Pemilihan  prosedur  bertujuan  untuk  menentukan  langkah-langkah Reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

C. Penyusunan Program Kerja Reviu

Program Kerja Reviu merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan, untuk  digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan

1. Penyusunan Program Kerja Reviu meliputi kegiatan:

  1. Penentuan personil
  2. Penentuan jadwal reviu
  3. penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup Reviu; dan
  4. menyusun langkah-langkah Reviu

2. Tujuan dan Manfaat Program Kerja Reviu, yaitu :

  1. Sarana pemberian tugas kepada Tim Reviu;
  2. Sarana pengawasan pelaksanaan reviu secara berjenjang;
  3. Pedoman kerja/pegangan bagi reviu;
  4. Landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil reviu; dan
  5. Sarana untuk mengawasi mutu reviu.

Langkah-langkah kerja Reviu adalah perintah kerja kepada pereviu dalam melaksanakan Reviu dan instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan teknik-teknik Reviu. Contoh: Telusuri, analisis, bandingkan, evaluasi dan wawancara. Inspektur pembantu mengajukan nota dinas ke Inspektur tentang rencana kegiatan Reviu dengan lampiran konsep program kerja Reviu dan Tim Reviu untuk mendapat persetujuan.

D. Koordinasi Penyelarasan Program Kerja Reviu dengan Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah

APIP  berkoordinasi dengan unsur pimpinan  Tim  Penyusun  RKPD  (Sekretaris  Daerah  selaku penanggungjawab, kepala Perangkat Daerah bidang perencanaan selaku koordinator) dan TAPD (Sekretaris Daerah selaku pimpinan TAPD, Kepala SKPKD dan kepala perangkat daerah bidang perencanaan) yang bertujuan untuk:

  1. menyelaraskan Program Kerja Reviu dan Jadwal Reviu dengan jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
  2. mendapatkan informasi/dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait perencanaan dan penganggaran serta dokumen lainnya yang dianggap perlu dan tersedia;
  3. mengidentifikasi permasalahan awal yang berkaitan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah

Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan Reviu yang efektif dan efesien

 

Tahap Pelaksanaan Reviu

  1. Reviu RKPD
  1. Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk  menyampaikan maksud dan tujuan  Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Mei.
  2. APIP menyampaikan surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir RKPD, paling lama pada minggu kedua bulan Mei.
  3. Penyampaian  dokumen  rancangan  akhir  RKPD  oleh  Tim  Penyusun RKPD  kepada  APIP dilakukan paling lama 2 (dua)  minggu sebelum batas waktu   penyelesaian rancangan akhir RKPD, yang disertai dengan:
  1. surat  pengantar  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Tim  Penyusun RKPD
  2. dokumen rancangan akhir RKPD;
  3. berita acara Musrenbang RKPD;
  4. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; dan
  5. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD.
  1. APIP    menghimpun  instrumen- instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir RKPD, seperti dokumen:
  1. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD; dan
  2. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sebagainya.
  1. Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP

6. Pelaksanaan  Reviu  rancangan  akhir  RKPD  adalah  sesuai  dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan tim penyusun RKPD.  

7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD

Dalam kegiatan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi  Reviu  yang  dipilih,  prosedur  Reviu  yang  ditempuh,  bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu.

8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD

Penyusunan catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RKPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah  yang  perlu  segera  dilakukan  perbaikan.  Penyusunan  catatan hasil reviu rancangan akhir RKPD sesuai dengan format dilakukan perbaikan. Penyusunan catatan hasil reviu RKA-SKPD Perubahan sesuai dengan format formulir  Lampiran pedoman  ini  dengan  mengganti  substansi  hasil  Reviu  berdasarkan program kerja Reviu rancangan akhir RKPD.

9. Pertemuan Akhir

Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada Tim Penyusun RKPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian reviu.

  1. Reviu Renja Perangkat Daerah
  1. Tim  Reviu  bertemu  dengan  kepala  Perangkat  Daerah,  untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada 1 (satu) minggu setelah RKPD ditetapkan.
  2. APIP   menyampaikan surat kepada kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, paling lama pada 2 (dua) minggu setelah  rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah disusun.

Penyampaian  dokumen  rancangan  akhir  rencana  kerja  Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penetapan rencana kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan :

  1. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
  2. dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  3. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

3.  APIP menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan reviu dokumen rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, seperti dokumen:

  1. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan laporan hasil verifikasi rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  2. Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya.
  1. Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah telah berpedoman pada peraturan kepala daerah tentang RKPD.

5.  Pelaksanaan  Program  Kerja  Reviu  Rancangan  Akhir  Rencana  Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir rencana kerja Perangkat Daerah adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan Tim penyusun rencana kerja Perangkat Daerah.  

6.  Penyusunan  Kertas  Kerja  Reviu  Rancangan  Akhir  Renja-Perangkat Daerah Dalam kegiatan ini Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi  Reviu  yang  dipilih,  prosedur  Reviu  yang  ditempuh,  bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu.

7.  Penyusunan  Catatan  Hasil  Reviu  Rancangan  Akhir  Renja-Perangkat Daerah

Penyusunan   catatan   hasil   reviu   rancangan   akhir   rencana   kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah Catatan  hasil  Reviu  merupakan  simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan.   

8.  Pertemuan Akhir

Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala Perangkat Daerah untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

 

  1. Reviu KUA dan PPAS
  1. Tim Reviu bertemu dengan TAPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada Minggu kedua bulan Mei.
  2. APIP menyampaikan surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen Rancangan KUA, PPAS dan laporan hasil pembahasan RKA-SKPD paling lama 2 (dua) minggu sebelum   KUA   dan   PPAS   diajukan   kepada   kepala   daerah   untuk mendapat persetujuan.
  3. Penyampaian dokumen rancangan KUA dan PPAS oleh TAPD kepada APIP dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah, yang disertai dengan:
  1. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;
  2. dokumen rancangan KUA dan PPAS; dan
  3. dokumen RKPD

4. APIP menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan KUA dan PPAS, seperti dokumen:

a. RPJMD dan RKPD; dan

b. pedoman umum penyusunan APBD, kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sebagainya

5. Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan rancangan KUA dan PPAS telah berpedoman pada RKPD

6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan KUA dan PPAS Pelaksanaan  Reviu  rancangan  KUA  dan  PPAS  adalah  sesuai  dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan TAPD. Program kerja Reviu rancangan KUA dan PPAS mengacu pada format sebagaimana terlamoir dalam pedoman ini.

7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan KUA dan PPAS.

Kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan reviu yang diambil selama reviu, sebagaimana dijelaskan dalam romawi VI Lampiran Peraturan Menteri ini.

8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan KUA dan PPAS.

Penyusunan catatan hasil Reviu rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama TAPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan.

9. Pertemuan Akhir

Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada TAPD untuk diminta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

D. Reviu RKA SKPD

  1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Agustus.
  2. APIP menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen RKA-SKPD paling lama pada minggu kedua bulan Agustus
  3. Penyampaian  dokumen  RKA-SKPD  oleh  kepala  Perangkat  Daerah kepada APIP bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD  untuk pembahasan, yang disertai dengan:
  1. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
  2. surat pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab RKA- SKPD;
  3. dokumen RKA-SKPD; dan
  4. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

4.  APIP  menghimpun instrument  yang  akan  digunakan  dalam  melakukan  Reviu  dokumen RKA-SKPD, seperti dokumen:

  1. rencana kerja Perangkat Daerah;
  2. KUA dan PPAS;
  3. RKA-SKPD;
  4. pedoman umum penyusunan APBD
  5. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku;
  6. surat   edaran   kepala   daerah   tentang   pedoman   penyusunan RKA-SKPD
  7. laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya; dan
  8. peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan sebagainya.

5. Fokus Reviu

Memastikan bahwa rumusan RKA-SKPD telah berpedoman pada KUA Dan PPAS.

6. Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA-SKPD

Pelaksanaan  Reviu  RKA-SKPD  adalah  sesuai  dengan  program  kerja Reviu  yang  telah  ditentukan  pada  tahap  perencanaan.  Pelaksanaan reviu berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.  

7. Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan RKA-SKPD

Dalam kegiatan ini kertas kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh pereviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi  Reviu  yang  dipilih,  prosedur  Reviu  yang  ditempuh,  bukti Reviu  yang  dikumpulkan,  dan  simpulan  Reviu  yang  diambil  selama Reviu.

8. Penyusunan Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD

Penyusunan catatan hasil Reviu RKA-SKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama kepala Perangkat Daerah. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi Perangkat Daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan.  

9. Pertemuan Akhir

Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada kepala Perangkat Daerah  untuk  diminta  tanggapan  secara  tertulis  terhadap  simpulan yang menjadi perhatian Reviu.

E. Reviu Perubahan RKPD

1. Tim Reviu bertemu dengan tim penyusun Perubahan RKPD dan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu,  dilaksanakan  paling  lama  pada  minggu  pertama  bulan  Juni tahun berjalan.

2. APIP  menyampaikan surat kepada tim penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD dan laporan hasil verikasi rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah paling lama pada minggu ketiga bulan Juni tahun berjalan.

3. Penyampaian  dokumen  rancangan  akhir  Perubahan  RKPD  oleh  tim penyusun RKPD    kepada  APIP dilakukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum batas waktu penyelesian rancangan perubahan RKPD, yang disertai dengan:

  1. surat  pengantar  yang  ditandatangani  oleh  Ketua  Tim  Penyusun Perubahan RKPD.
  2. dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD;
  3. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan
  4. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD

4. APIP menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir Perubahan RKPD, seperti dokumen:

  1.  
    1. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD; dan
    2. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagainya.

5. Ketentuan  mengenai  fokus  Reviu,  pelaksanaan  program  kerja  Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu,   penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu RKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu,   penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan RKPD.

F. Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.  Tim  Reviu  bertemu  dengan  kepala  Perangkat  Daerah  untuk menyampaikan  maksud  dan  tujuan  Reviu  dilaksanakan  paling  lama pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan.

2. APIP menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen rancangan akhir Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi paling lama pada minggu keempat bulan Juli tahun berjalan.

3. Penyampaian  dokumen  rancangan  akhir  Perubahan  rencana  kerja Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada APIP bersamaan  dengan jadwal penyampaian rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah kepada Tim Penyusun RKPD untuk verifikasi, yang disertai dengan:

  1. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
  2. surat   pernyataan   kepala   Perangkat   Daerah   penanggung  jawab rencana kerja Perangkat Daerah;
  3. dokumen  rancangan  akhir  Perubahan  rencana  kerja  Perangkat Daerah; dan
  4. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

4. APIP menghimpun instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, seperti dokumen :

  1. Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Perubahan  Renstra-Perangkat daerah dan
  2. laporan hasil verifikasi rancangan akhir perubahan rencana kerja perangkat daerah

5. Ketentuan   mengenai   fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu rencana kerja Perangkat Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan Reviu rencana kerja Perangkat Daerah.

 

 

G. Reviu KUPA dan PPAS Perubahan

 1.   Tim Reviu bertemu dengan TAPD  untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu dilaksanakan paling lama pada minggu ketiga bulan Juli tahun berjalan.

2. APIP menyampaikan surat kepada TAPD perihal permintaan dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan,  paling  lama  pada  minggu  keempat  bulan  Juli  tahun berjalan.

3. Penyampaian  dokumen  rancangan  KUPA  dan  PPAS  Perubahan  oleh TAPD kepada APIP   dilakukan paling lama 1  (satu) minggu sebelum batas waktu penyampaian rancangan KUPA dan PPAS Perubahan kepada kepala daerah, yang disertai dengan:

a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua TAPD;

b. dokumen rancangan KUPA dan PPAS; dan

c.  dokumen Perubahan RKPD

4. APIP menghimpun instrument yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan KUPA dan PPAS Perubahan, seperti dokumen:

a. Peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD;

b. pedoman umum penyusunan APBD;

c.  standar biaya dan  standar satuan harga yang berlaku, kebijakan pemerintah dan sebagainya

5.  Ketentuan   mengenai   fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu KUA dan PPAS berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Perubahan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan.

H. Reviu RKA-SKPD Perubahan

1. Tim Reviu bertemu dengan seluruh kepala Perangkat Daerah untuk menyampaikan  maksud  dan  tujuan  Reviu  dilaksanakan  paling  lama pada minggu keempat bulan Agustus.

2. APIP menyampaikan surat kepada seluruh kepala Perangkat Daerah perihal permintaan dokumen RKA-SKPD  Perubahan,  paling  lama  pada  minggu  keempat  bulan Agustus.

3. Penyampaian  dokumen  RKA-SKPD  Perubahan  oleh  kepala  Perangkat Daerah kepada  APIP bersamaan dengan jadwal penyampaian RKA-SKPD Perubahan kepada TAPD untuk pembahasan, yang disertai dengan:

a. surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah;

b. surat Pernyataan kepala Perangkat Daerah penanggung jawab RKA- SKPD;

c.  dokumen RKA-SKPD Perubahan; dan

d. TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

4. APIP menghimpun instrumen  yang  akan  digunakan  dalam  melakukan  Reviu  dokumen RKA-SKPD perubahan, seperti dokumen:

a. Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;

b. KUPA, PPAS Perubahan;

c.  RKA-SKPD Perubahan;

d. standar biaya dan standar satuan harga yang berlaku; dan

e.  peraturan terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagainya.

5.  Ketentuan   mengenai   fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu, penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir pada kegiatan Reviu RKA-SKPD Perubahan berlaku secara mutatis mutandis terhadap fokus Reviu, pelaksanaan program kerja Reviu, penyusunan kertas kerja Reviu,  penyusunan catatan hasil Reviu dan pertemuan akhir terhadap Reviu Perubahan Reviu RKA-SKPD Perubahan.

 

PELAPORAN HASIL REVIU

Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu adalah untuk mengkomunikasikan hasil Reviu kepada Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD/kepala perangkat daerah dan pejabat yang berwenang, serta mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu.

Pelaporan hasil reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan   Reviu,   prosedur   Reviu   yang   dilakukan,   kesalahan   atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang direkomendasikan, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.  Pelaporan  hasil  Reviu  disusun  dalam  bentuk  catatan  hasil Reviu dan laporan hasil Reviu. Tim Reviu harus mendokumentasikan seluruh Kertas Kerja Reviu dengan baik dan aman.

Penyusunan laporan hasil Reviu dilakukan secara bebas tetapi terarah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

  1. Paling lama 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan Reviu dan Tim Reviu wajib menyusun laporan hasil Reviu.
  2. Ketua Tim Reviu menyerahkan konsep laporan hasil Reviu kepada Dalnis/supervisor/irban dan selanjutnya disampaikan kepada inspektur daerah untuk ditandatangani.

Proses konsep laporan hasil Reviu setiap tahapan sampai dengan penerbitannya, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Konsep laporan hasil Reviu disusun oleh Ketua Tim berdasarkan kertas kerja Reviu segera setelah pekerjaan lapangan selesai, dilengkapi dengan:

a. catatan hasil Reviu;

b. copy surat tugas;

2. Penyusunan konsep laporan hasil Reviu, memperhatikan:

  1. kesesuaian bentuk dan susunan laporan hasil Reviu dengan pedoman;
  2. kelengkapan dokumen pendukung laporan hasil Reviu;
  3. kesesuaian materi laporan hasil Reviu dan catatan hasil Reviu; dan
  4. ketepatan simpulan dan rekomendasi.

3. Konsep   laporan   hasil   Reviu   diserahkan   oleh   Ketua   Tim   kepada Dalnis/Supervisor selanjutnya disampaikan kepada Inspektur untuk mendapatkan persetujuan.

4. Laporan  hasil  Reviu diterbitkan sebanyak 4 (empat) eksemplar,  yang didistribusikan kepada:

a. Gubernur/Menteri Dalam Negeri;

b. Ketua Tim Penyusun RKPD/TAPD;

c.  Kepala perangkat daerah; dan

d. Arsip Inspektorat (Bagian Evaluasi).

 Demikian semoga bermanfaat.

Sumber Tulisan : Permendagri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan.