Image
By agus

Workshop Kepemimpinan Perempuan

Senin, 27 Mei 2019; |  Jam 11:31:47 WIB  |  0 comments

Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Keluarga Beremcana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang menyelenggarakan Workshop Kepemimpinan Perempuan pada 2 Mei 2019.  Acara ini dilaksanakan dengan mengundang Narasumber perempuan dari Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Hadir pada acara ini Pegawai ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dari OPD yang ada di Lingkungan Kabupaten Serang.

Dalam Bahasan materi yang disampaikan narasumber bahwasannya perempuan diindektikan dengan sifat yg lembut keibuan sementara laki laki kuat dan perkasa.sejumlah sifat itulah yang kemudian melekat dianggap merepresentasikan karakter gender. Peranan perempuan dalam jabatan public bahwa banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin akan tetapi untuk tampil sebagai pemimpin ada hambatan yang seolah-olah tak terlihat tetapi dalam kenyataannya merintangi akses dalam menuju kepemimpinan puncak antara lain isue gender dan ketidakadilan dalam upah kerja untuk  perempuan lebih rendah, kekerasan dan beban kerja lebih karena dianggap sudah menjadi kodratnya.

Pada bahasan lainnya narasumber memberikan Potret Kepemimpinan Perempuan di dunia antara lain bahwa dewasa ini tidak ada satu pun negara di dunia,kecuali Rwanda yang keterwakilan perempuannya di parlemen mencapai lebih dari 30%.

Namun demikian,merujuk pada International Parliamentary Union,2009,misalnya sekitar 27 perempuan di dunia telah menempati posisi eksekutif tertinggi di negaranya (lap.KPPA,2015). Sementara itu, sekitar 23% dari posisi Mahkamah Tinggi Nasional diduduki oleh perempuan (lap.KPPA, 2015). Dari presentasi tersebut jumlah perempuan yang menempati posisi jabatan publik belum sebanding dengan jumlah penduduk perempuan di dunia

Faktor Hambatan Rendahnya Kepemimpinan Perempuan adalah Faktor budaya dan procedural. Faktor budaya bahwa Budaya dlm jabatan perempuan dipinggirkan dr jabatan publik, adat dan agama yg membatasi dan kurangnya pengalaman perempuan

Faktor prosedural berupa proses pencalonan partai politik yg tidak adil,dan tidak ramah kepada  perempuan, sistem pemilu digunakan,namun pada prakteknya tidak mempertimbangkan kepentingan dan keterwakilan perempuan dan kampanye  politik

Dengan adanya Inpres 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender menjadikan Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam  proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Manfaat dari PUG adalah

  • Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan;
  • Berpartisipasi yang sama dalam
  • proses pembangunan, termasuk

      proses pengambilan keputusan ;

  • Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan
  • Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan;

Pemerintah Kabupaten Serang menyambut baik adanya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dengan tetap mengikuti koridor hak dan kewajibannya di masyarakat dan keluarga. Dengan bertambahnya peranan perempuan diharapkan meningkatkan kualitas pembangunan sehingga dapat menambah meningkatnya indeks pembangunan manusia di kabupaten Serang.